Dasar Hukum Berlakunya Uu Pencegahan Pencemaran Laut Di Indonesia

Dasar hukum berlakunya uu pencegahan pencemaran laut di indonesia
Pencemaran laut menjadi salah satu isu yang diperhatikan oleh pemerintah diantaranya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan laut yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.
Apa sajakah yang menjadi sumber pencemaran lingkungan laut berdasarkan Unclos 1982?
Pencemaran laut menurut UNCLOS 1982 adalah benda buatan manusia yang masuk ke dalam lingkungan laut yang disebabkan oleh penanganan yang buruk, pembuangan ke laut baik disengaja maupun tidak disengaja, maupun karena kejadian alamiah seperti bencana alam.
Jelaskan apa yang dimaksud dengan pencegahan pencemaran lingkungan laut?
2. Pencegahan Pencemaran dari Kapal adalah upaya yang harus dilakukan Nakhoda dan/atau awak kapal sedini mungkin untuk menghindari atau mengurangi pencemaran tumpahan minyak, bahan cair beracun, muatan berbahaya dalam kemasan, limbah kotoran (sewage), sampah (garbage), dan gas buang dari kapal ke perairan dan udara.
Bagaimana cara mengatasi pencemaran laut di Indonesia?
Cegah Pencemaran Laut dari Sampah dengan 8 Cara Ini
- Pilih barang yang dapat digunakan kembali, bukan plastik sekali pakai.
- Mendaur ulang dengan benar. ...
- Gunakan tabir surya yang ramah lingkungan. ...
- Kurangi emisi karbon. ...
- Belanja produk kecantikan dengan sebuah misi.
Apa yang kamu ketahui tentang Marpol 1973 dan 1978?
MARPOL 1973/1978 adalah salah satu yang paling penting internasional kelautan konvensi lingkungan. Ini dirancang untuk meminimalkan pencemaran laut,termasuk pembuangan minyak.
Apa tujuan marpol?
MARPOL (Marine Polution) adalah sebuah peraturan internasional yang di buat oleh lembaga internasional yang bernama Internasional Maritime Organization (IMO) yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran di lingkungan laut.
Apa kewajiban setiap negara dalam Konvensi Unclos 1982 dalam pelestarian dan perlindungan laut?
UNCLOS 1982 menentukan bahwa negara-negara maju memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan secara teknis kepada negara berkembang dalam rangka perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
Apakah Unclos 1982 langsung berlaku di Indonesia berkaitan dengan teori hubungan hukum internasional dengan hukum nasional?
Indonesia sudah meratifikasi Konvensi ini melalui UU No. 17 Tahun 1985. Sejak saat itu Indonesia resmi tunduk pada rezim UNCLOS 1982.
Bagaimana pengecualian terhadap kebebasan di laut lepas menurut Konvensi Hukum Laut 1982 Unclos 1982?
Terdapat beberapa pengecualian kebebasan laut lepas seperti larangan perbudakan (slavery), pembajakan (piracy), perdagangan obat-obat narkotika dan bahan psikotropika, pengejaran seketika, penyiaran gelap, dan pencemaran lingkungan laut.
Kapan marpol diberlakukan di Indonesia?
Indonesia meratifikasi MARPOL 73/78 melalui Keputusan Presiden No. 46 Tahun 1986.
Marpol ada berapa?
MARPOL terbagi menjadi enam lampiran (annex) teknis berdasarkan kategori polutan yang ditangani. Setiap lampiran menjelaskan regulasi teknis untuk pencegahan polusi tertentu dari kapal.
Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan air laut?
Berikut upaya untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran air di laut :
- Membatasi penggunaan plastik.
- Mengolah limbah sebelum dialirkan ke laut.
- Melarang penggunaan bahan berbahaya.
- Melakukan pengawasan terhadap pertambangan minyak lepas pantai.
- Pilih barang yang dapat digunakan kembali, bukan plastik sekali pakai.
Jelaskan instansi apa saja yang mempunyai kewenangan terhadap penegakan hukum atas pencemaran dilaut territorial Indonesia?
Lembaga penegak hukum tersebut diantaranya adalah TNI-Angkatan Laut; POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan; Kementrian Perhubungan-Dirjen Hubla; Kementrian Kelautan dan Perikanan-Dirjen PSDKP; Kementrian Keuangan-Dirjen Bea Cukai; Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115).
Mengapa laut harus dilindungi?
agar populasi makhluk hidup di laut tidak punah, agar penerus bangsa dapat melihat keindahan laut di negaranya sendiri.
Bagaimana upaya yang tepat untuk mengatasi masalah pencemaran laut karena banyaknya sampah?
Solusi dari pencemaran sampah di laut yaitu pengurangan penggunaan sampah, perbaikan pengoahan sampah, komposisi sampah, produksi barang ramah lingkungan secara masal, kebijakan pencegahan dan penanganan sampah plastik di laut secara internasional dan nasional, serta pendidikan dan pelatihan mengenai penanggulangan
MARPOL 73 78 dibagi menjadi berapa?
MARPOL 1973/1978 memuat 5 (lima) Annexes yakni : Marpol Annex I - Peraturan-peraturan untuk pencegahan pencemaran oleh Minyak. Marpol Annex II - Peraturan-peraturan untuk pengawasan pencemaran oleh zat-zat cair beracun dalam jumlah besar.
Pada tahun berapakah sejarah konvensi MARPOL?
Karena itu peraturan dalam MARPOL Convention 1973 dan Protocol 1978 harus dibaca dan diinterprestasikan sebagai satu kesatuan peraturan. Kewajiban untuk melaporkan kecelakaan yang melibatkan barang beracun dan berbahaya.
Apa isi Annex 6?
Annex VI sendiri merupakan konvensi internasional yang mengatur tentang polusi udara yang disebabkan oleh kegiatan pelayaran. Selama ini, banyak kapal yang dalam gas buangnya masih banyak mengandung gas NOx dan Sox yang dapat merusak udara.
Apa yang dimaksud dengan Solas 1974?
Format SOLAS 1974 mengatur standar keselamatan pelayaran pada tiga aspek: konstruksi kapal, peralatan, dan operasional, yang tersebar dalam 14 bab (chapter), plus code yang menjadi derivasinya.
Apa yang dimaksud dengan STCW?
Konvensi Internasional tentang standar latihan, sertifikasi dan dinas jaga untuk pelaut (atau STCW), 1978 menetapkan kualifikasi standar untuk kapten, perwira dan petugas penjaga diatas kapal niaga yang berlayar.












Post a Comment for "Dasar Hukum Berlakunya Uu Pencegahan Pencemaran Laut Di Indonesia"